TAKALAR, SUARASELATAN– Meski susunan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi terbentuk, namun tersiar kabar pembentukan AKD untuk susunan Komisi dalam rapat paripurna di gedung lantai II DPRD itu sempat diwarna insiden seru hingga rapat tersebut sempat di skor kemudian dilanjutkan kembali.
Perbedaan pandangan diantara beberapa fraksi partai di DPRD Takalar dikarenakan porsi dari susunan AKD pada rapat pimpinan fraksi di perluas sebelumnya telah disepakati. Kendati, pada rapat paripurna DPRD yang digelar Rabu (30/10/2024) itu tiba-tiba ada perubahan.
Pergeseran porsi susunan AKD di DPRD Takalar di Komisi tersebut bukan tanpa sebab melainkan diduga ada kepentingan kelompok tertentu untuk memuluskan kepetingan kebijakan di DPRD Takalar.
Hal itu dibenarkan oleh Ketua Fraksi PKS Darwis Sijaya, Rabu (30/10/2024).
“Iya benar, karena pimpinan merubah hasil keputusan rapat unsur pimpinan di perluas sebelumnya,” kata legislator PKS di gedung DPRD Takalar, Rabu (30/10/2024).
Seharusnya dikatakan Darwis Sijaya, rapat unsur pimpinan fraksi di perluas sebelumnya yang menetapkan porsi susunan AKD di Komisi tidak dirubah.
“Kalaupun itu dirubah harus dirapatkan kembali melalui forum resmi rapat unsur pimpinan fraksi di perluas bukan malah mengabaikannya,” jelas Legislator PKS itu.
Keputusan sepihak yang diduga dilakukan unsur pimpinan DPRD Takalar itu juga dibenarkan oleh legislator dari fraksi partai Demokrat Husniah Tayu.
“Iye betul terjadi dinamika karena sudah disepakati dalam rapat pimpinan fraksi bersama pimpinan DPRD yg biasa juga disebut rapat pimpinan diperluas terkait jumlah anggota fraksi yg didistribusi pada alat kelengkapan DPRD,” Kata Husniah.
Akan tetapi ungkap Husniah Tayu, dalam rapat paripurna pengumuman anggota alat kelengkapan tidak sesuai dengan hasil rapat pimpinan diperluas dan tanpa melalui komunikasi ke fraksi2.
“Sehingga terjadi protes oleh fraksi2 … dan ini diharapkan tidak terjadi lagi kedepan dimana kita harus bisa menjaga konsistensi terhadap komitmen yg sdh disepakati bersama, tdk bisa serta merta merubah secara sepihak,” Pungkasnya.
Sementara Ketua DPRD Takalar H. Rijal Tawang belum berhasil dikonfirmasi hingga berita ini ditayangkan.(*)
