TAKALAR, SUARASELATAN – Jelang pemilihan umum kepala daerah yang akan digelar secara serentak, Rabu 27 November 2024. di kecamatan Pattallassang, kabupaten Takalar menjadi sorotan adanya isu Money Politk.
Warga setempat mengingatkan adanya potensi praktik money politik yang diduga dilakukan oleh tim pasangan calon tertentu.
Sejumlah warga mengungkapkan bahwa selama masa tenang kampanye, mereka diminta menyerahkan salinan dokumen pribadi seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) oleh pihak yang mengaku sebagai tim Paslon tersebut sebagai imbalan, mereka dijanjikan uang sebesar Rp200.000 per orang jika memilih pasangan tersebut.
Salah satu warga yang enggan disebut namanya mengatakan, beberapa hari yang lalu saya sudah serahkan fotokopi KTP dan KK.
“Sudah beberapa hari saya menyerahkan fotokopi KTP dan KK, tapi uang yang dijanjikan belum juga diberikan.”
“Kalau sampai malam menjelang pencoblosan tidak ada hasilnya, saya tidak akan memilih Paslon tersebut”. Ungkapnya dengan nada kesal. Selasa, (26/11/24).
Salah satu penggiat anti money politik pilkada Takalar, Daeng Lau dimintai tanggapanya terkait adanya isu tersebut mengatakan harusnya pihak penyelenggara dalam hal ini Bawaslu Takalar lebih aktif dan masif mengawasi hal-hal yang berpotensi mencoreng pelaksanaan pilkada.
“Kita ketahui bersama bahwa praktik money politik melanggar aturan pemilu dan berpotensi mencoreng pelaksanaan Pilkada, saya berharap Bawaslu Takalar lebih proaktif megawasinya mengingat hari pencoblosan tersisa berapa jam lagi kedepan”. Harapnya.
