SUARASELATAN.com, Takalar — Ketua DPRD Kabupaten Takalar, H. Muhammad Rijal, memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Takalar dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Rapat strategis tersebut berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) Gedung DPRD Takalar, Rabu (16/9/2026). Dalam rapat ini, H. Muhammad Rijal didampingi Wakil Ketua I DPRD Takalar Irwan Iskandar serta Wakil Ketua II H. Fadel Achmad.
Pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan krusial dalam siklus penyusunan APBD 2027. Forum Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membedah arah kebijakan anggaran dan program prioritas pembangunan yang akan menjadi fondasi keuangan daerah pada tahun mendatang.
Rapat berlangsung dinamis dengan melibatkan jajaran pimpinan dan lintas fraksi DPRD Takalar, di antaranya:
- Fraksi PKB: Habibie Abdullah (Ketua Fraksi)
- Fraksi Demokrat: Husniah Rachman dan H. Nurdin
- Fraksi PKS: Muhammad Bakri dan Darwis Sijaya
- Fraksi NasDem: H. Syarief dan Nur Alim Rukman
- Fraksi PDI Perjuangan: Ahmad Afandi dan Syamsuddin
- Fraksi Gerindra: Indar Jaya dan Drs. H. Ahmad Dg. Sija
- Fraksi PPP: Hj. Idawati
- Fraksi Gelora: Ahmad Sahid N. Dg. Nyengka dan Mulyasti Dg. Taugi
Sementara dari jajaran eksekutif Pemkab Takalar, rapat dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Takalar selaku Ketua TAPD, H. Muhammad Hasbi. Turut hadir Kepala Bapperida Rahmansyah Lantara, Kepala BKAD Muhammad Rifai, Kepala Bapenda Rusdi, serta perwakilan Diskominfo Arianto.
Dalam kesempatan tersebut, Banggar DPRD mencermati setiap alokasi program agar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat dan kemampuan fiskal daerah.
“DPRD dan TAPD membangun pemahaman yang sama agar alokasi belanja daerah TA 2027 benar-benar terarah, efisien, serta memprioritaskan pelayanan publik yang menyentuh langsung masyarakat Takalar,” ujar H. Muhammad Rijal di sela-sela rapat.
Di sisi lain, Ketua TAPD H. Muhammad Hasbi memaparkan proyeksi pendapatan daerah, asumsi makro, serta kerangka kemampuan keuangan Pemkab Takalar untuk mendukung program kerja tahun anggaran mendatang.
Melalui pembahasan intensif lintas lembaga ini, penyusunan APBD Kabupaten Takalar TA 2027 diharapkan melahirkan dokumen anggaran yang transparan, akuntabel, dan pro-rakyat.(*)
