SUARASELATAN.com, Takalar – Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, resmi mewakili Kabupaten Takalar dalam tahapan penilaian 10 besar calon Desa Percontohan Antikorupsi Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.
Proses verifikasi dan penilaian lapangan tersebut berlangsung di Kantor Desa Topejawa, Jumat (13/11/2026). Tahapan ini merupakan bagian dari seleksi berjenjang untuk menetapkan desa percontohan antikorupsi terbaik di Sulsel, sekaligus menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor B/6821/DKM.01.02/80-84/10/2026.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Takalar, Drs. Rijal Mustamin, M.M., hadir mewakili Bupati Takalar untuk menyambut langsung kedatangan tim penilai dari provinsi.
Dalam sambutannya, Rijal memaparkan bahwa Kabupaten Takalar memiliki 86 desa dan 24 kelurahan yang mengelola sumber pendanaan pembangunan dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
“Dari sekian banyak desa di Kabupaten Takalar, kami menilai Desa Topejawa memiliki kesiapan paling matang untuk mewakili Takalar dalam penilaian calon Desa Percontohan Antikorupsi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Rijal.
Ia berharap Desa Topejawa mampu meraih hasil terbaik hingga melaju ke tingkat nasional, sekaligus menjadi pemantik semangat bagi desa-desa lainnya di Butta Panrannuangku dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Fokus Penilaian pada Praktik Nyata dan Lima Indikator Utama
Ketua Tim Penilai Calon Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Sulsel, Irhan Kamal, S.E., M.T., Ak., M.Ak., menjelaskan bahwa Desa Topejawa telah berhasil melewati seleksi ketat hingga menembus jajaran 10 besar tingkat provinsi.
“Sejak tahap administrasi, Desa Topejawa sudah memenuhi kriteria penilaian. Namun, yang paling esensial bukan sekadar kelengkapan dokumen, melainkan bagaimana tata kelola pemerintahan, pengawasan, dan keterbukaan pelayanan publik benar-benar diterapkan dalam keseharian pemerintahan desa,” jelas Irhan.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa membutuhkan pendampingan serta pengawasan berkelanjutan agar setiap rupiah anggaran digunakan sesuai peruntukan dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
“Melalui program Desa Antikorupsi, kita ingin menegaskan bahwa pemerintah desa wajib mengelola anggaran secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan nyata oleh masyarakat,” tambahnya.
Dalam proses verifikasi lapangan, tim penilai menggunakan lima komponen utama sebagai tolok ukur penilaian, meliputi:
- Tata kelola pemerintahan
- Pengawasan
- Partisipasi masyarakat
- Keterbukaan pelayanan publik
- Kearifan lokal
Selain memeriksa berkas fisik, tim penilai juga meninjau langsung praktik pelayanan sehari-hari perangkat desa kepada masyarakat di lapangan.
Agenda penilaian ini turut dihadiri jajaran Tim Penilai Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Diskominfo Provinsi Sulsel, Kabid Humas Diskominfo-SP Takalar, Inspektorat Kabupaten Takalar, Camat Mangarabombang, Kepala Desa Topejawa, Bhabinkamtibmas, jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.(*)
