TAKALAR, SUARASELATAN – Tim Saber Pungli Kabupaten Takalar merespons adanya kabar dugaan Pungutan Liar terkait Puluhan Warga Nelayan miskin yang menerima bantuan voucher listrik Gratis dari pemerintah pusat melalui PT. PLN di Desa Biringkassi Kecamatan Galesong Utara, Takalar, Senin (21/10/2024).
Puluhan Warga nelayan miskin yang menerima bantuan tersebut diresahkan akibat adanya ulah oknum yang mengatasnamakan staf Desa Biringkassi Kecamatan Galesong Utara yang diduga melakukan pungutan liar terhadap warga penerima bantuan voucher listrik Gratis dari PT. PLN itu.
Ketua Tim Saber Pungli Takalar, Komisaris Polisi Alauddin Torki merespon adanya kabar yang menyeruak ke ruang publik terkait dugaan pungli ke puluhan warga penerima bantuan voucher listrik Gratis di Desa Biringkassi.
“Insya Allah akan menindak lanjuti,” tulis Alauddin Torki yang juga menjabat Wakapolres Takalar melalui pesan WhatsApp pribadinya, Senin (21/10/2024).
Sebelumnya, media telah mengabarkan Sebanyak 50 Warga miskin Nelayan di Desa Biringkassi Kecamatan Galesong Utara,Takalar telah menerima bantuan voucher listrik Gratis dari PT. PLN. Namun, dalam perjalanan bantuan yang di peruntukkan untuk warga miskin yang secara gratis tersebut diduga di pungut biaya pemasangan sebesar 500 ribu rupiah oleh oknum yang mengatasnamakan staf Desa Biringkassi.
Pihak sekretaris Desa Biringkassi Rizal DM ke media tersebut mengatakan “Untuk pemanggilan masyarakat ke kantor hanya melakukan konfirmasi progres pemasangan kilometer dan kami sudah konfirmasi ke kades karena pihak PLN tidak melaporkan progres pemasangan kilometer.” Katanya.
Lebih lanjut sekdes menyampaikan “Untuk terkait pembayaran tidak ada kita pernah sepakat dengan penerima Bantuan kilometer pak karena ini bantuan Kilometer gratis,” Tambahnya.
Dia pun tak mengetahui terkait dengan adanya oknum yang mengatasnamakan staf Desa Biringkassi. “Saya kurang tau” tulis Sekdes.
Sementara Kades Biringkassi Tak tau menahu terkait pertemuan soal bantuan dari pihak PLN, “Terkait pertemuan soal Bantuan PLN saya ndak tau…saya pernah tanda tangan pengajuan tapi setelahnya saya sudah tidak tau…terkait pembayaran sejumlah uang saya tidak tau…coba Konfirmasi ke PLN…kalau sekdes laporannya terkait progres bantuan yang turun tidak ada laporan soal nominal uang..,” Jelas Kades.
Dia menambahkan bahwa “PLN juga turun ndak melapor…ke saya sebagai kepala desa..” tambahnya.
Dari informasi yang dihimpun media ini, menurut warga saat petugas PLN memasang Voucher menyampaikan jangan ada yang membayar karena ini barang gratis tidak boleh ada pembayaran walau satu sen-pun, bila ada pembayaran kami dipecat walau hanya satu biji baut.
Tetapi, belakangan ada tagihan setelah ada pertemuan dengan Sekretaris desa. Kala pertemuan itu Sekdes berdalil bahwa memang benar voucher gratis tetapi dana/biaya itu diberikan kepada tukang survei tanpa menjelaskan tukang survei dari mana.
Warga terpaksa membayar karena oknum staf desa datang di rumah sampai empat kali. bahkan ada warga berinisial (Mg) bayar lunas Rp500.000. (M,Said Welikin/HSN).
