SUARASELATAN.com, Gowa – Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menyoroti pemanfaatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum beserta jajaran, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten/kota terkait, serta pengelola SPAM Regional Mamminasata.
Hamka menjelaskan, SPAM Mamminasata merupakan proyek strategis yang telah lama direncanakan melalui skema pembagian pendanaan antara pemerintah pusat melalui APBN, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta pemerintah kabupaten dan kota melalui APBD.
“Pembangunan fisiknya telah dilakukan dan anggaran negara yang digunakan sangat besar. Sekarang yang terpenting adalah memastikan air benar-benar mengalir dan dimanfaatkan masyarakat. Jangan sampai infrastrukturnya tersedia, tetapi pelayanannya belum optimal,” tegas Hamka.
SPAM Regional Mamminasata memanfaatkan air baku dari Bendungan Bili-Bili. Pada tahap pertama, Instalasi Pengolahan Air dibangun dengan kapasitas 500 liter per detik dan ditargetkan melayani sekitar 40.000 sambungan rumah. Dalam pengembangan keseluruhan, kapasitasnya direncanakan mencapai 1.000 liter per detik, dengan potensi pelayanan hingga 80.000 sambungan rumah di Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar.
Berdasarkan data paket pekerjaan di lokasi, pembangunan tahap pertama meliputi pembangunan IPA senilai sekitar Rp168,49 miliar, supervisi pembangunan IPA sekitar Rp3,55 miliar, pembangunan Jaringan Distribusi Utama sekitar Rp161,33 miliar, serta supervisi pembangunan JDU sekitar Rp5 miliar. Total nilai kontrak paket tersebut mencapai sekitar Rp338,37 miliar.
Sementara itu, kebutuhan investasi pengembangan SPAM Mamminasata secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar Rp1,1 triliun melalui kolaborasi pendanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hamka secara khusus meminta komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera menuntaskan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana telah disepakati dalam nota kesepahaman atau MoU. Menurutnya, seluruh pihak harus menjalankan pembagian tugas dan pendanaan secara konsisten agar sistem tersebut dapat berfungsi secara utuh.
“Pemerintah pusat telah membangun infrastruktur sesuai kewenangannya. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga harus menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai MoU. Jangan sampai ada bagian yang belum tuntas sehingga menghambat penyaluran air kepada masyarakat,” ujarnya.
Hamka juga meminta percepatan penyelesaian jaringan hilir, sambungan rumah, kesiapan kelembagaan pengelola, serta kesepakatan penyerapan air curah oleh pemerintah daerah.
“Ukuran keberhasilan program ini bukan hanya selesainya IPA dan jaringan utama, tetapi berapa banyak rumah masyarakat yang telah menikmati air minum secara layak, kontinu, dan terjangkau. Komisi V DPR RI akan terus mengawal agar investasi besar ini benar-benar memberikan manfaat,” pungkas legislator Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I tersebut.(*)
