Nasib 3.798 PPPK Paruh Waktu di Takalar, Ini Penjelasan BKPSDM Soal Peluang CPNS

Kepala BKPSDM Takalar Muh Sayuti jelaskan nasib PPPK paruh waktu di Takalar
PENJELASAN BKPSDM – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Takalar, Muh. Sayuti, saat memberikan keterangan terkait data 3.798 PPPK paruh waktu, proses perpanjangan kontrak, serta peluang mengikuti seleksi CPNS di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026). (Foto: Istimewa)

SUARASELATAN.com, Takalar – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM Takalar) mencatat jumlah PPPK paruh waktu di Takalar saat ini mencapai 3.798 orang.

Dari total keseluruhan tersebut, sebanyak 3.454 pegawai tercatat berstatus aktif berdasarkan pembaruan data dashboard kepegawaian per 6 November 2026.

Bacaan Lainnya

"

Kepala BKPSDM Takalar, Muh. Sayuti, memaparkan rincian data serta perkembangan status kepegawaian tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Senin (16/11/2026).

Menurut Sayuti, baik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun PPPK paruh waktu di Takalar sama-sama terikat masa kontrak kerja selama satu tahun.

Saat ini, proses administrasi perpanjangan kontrak bagi sekitar 350 PPPK penuh waktu sudah mulai berjalan. Sementara itu, untuk ribuan PPPK paruh waktu, tim BKPSDM tengah melakukan tahapan verifikasi berkas administrasi sebagai syarat mutlak sebelum kontrak diperpanjang.

“Persyaratan perpanjangan kontrak (sedang diverifikasi),” jelas Muh. Sayuti.

Terkait isu yang ramai dipertanyakan pegawai mengenai peluang PPPK paruh waktu untuk mendaftar pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mendatang, Sayuti menegaskan pihaknya belum bisa memberikan kepastian.

Hal ini dikarenakan pemerintah pusat belum menerbitkan petunjuk teknis (juknis) resmi sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

“Belum bisa kita bicara sebenarnya, kalau tidak ada juknis,” ujar Sayuti singkat.

Oleh sebab itu, BKPSDM Takalar belum dapat memetakan berapa jumlah PPPK penuh waktu maupun paruh waktu yang nantinya memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS. Pihaknya masih menunggu regulasi resmi dari Kementerian PAN-RB maupun BKN sebelum menyampaikan sosialisasi lebih lanjut.

Pemkab Takalar Hanya Dapat Jatah 3 Lulusan IPDN dari 20 Usulan

Selain membeberkan perkembangan PPPK, Sayuti juga mengungkapkan kondisi kebutuhan aparatur sipil negara dari jalur lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Pemerintah Kabupaten Takalar sebelumnya mengajukan usulan kebutuhan sebanyak 20 orang purna praja IPDN untuk memperkuat kinerja birokrasi daerah. Namun, pemerintah pusat hanya mengalokasikan tiga orang lulusan IPDN untuk ditempatkan di Kabupaten Takalar.

“Kebutuhan untuk purna IPDN itu 20 kemarin. Tapi yang dikasih tiga,” ungkapnya.

Ketiga lulusan IPDN tersebut terdiri atas dua putra-putri daerah asal Kabupaten Takalar dan satu orang asal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), yakni Muh. Agung Umar, S.Tr.IP; Nur Azizah Rezkia Latif, S.Tr.IP; dan Nur Rahkmah Aulia Asri, S.Tr.IP.

Ketiganya kini telah resmi ditempatkan pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) strategis, yaitu Inspektorat, Bapperida, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar guna memperkuat kualitas pelayanan pemerintahan.(*)

Pos terkait