SUARASELATAN.com, Takalar – Ketua DPRD Kabupaten Takalar, H. Muhammad Rijal, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran yang semula direncanakan untuk pembangunan Tower Multiservice DPRD Takalar dialihkan sepenuhnya guna menopang program pelayanan BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Gedung bertingkat tersebut sebelumnya direncanakan berdiri di samping Kompleks Gedung DPRD Takalar sebagai sarana penunjang kegiatan kedewanan. Namun, usai melalui penyesuaian bersama Pemerintah Kabupaten Takalar, anggaran tersebut diputuskan untuk dialihkan ke sektor pelayanan dasar yang lebih mendesak.
H. Muhammad Rijal menjelaskan, rencana pembangunan Tower Multiservice sebenarnya telah masuk dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kendati demikian, mencermati dinamika kepesertaan BPJS Kesehatan warga pra-sejahtera yang terhambat, jajaran legislatif dan eksekutif sepakat merombak skala prioritas belanja daerah.
“Kemarin ada gejolak dari pemerintah pusat terkait banyaknya kartu BPJS masyarakat yang nonaktif, sehingga berdampak langsung ke daerah. Oleh karena itu, kami sepakat rencana pembangunan Tower Multiservice dialihkan ke pelayanan BPJS gratis karena dinilai jauh lebih mendesak,” ujar H. Muhammad Rijal, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, langkah ini diambil agar pemanfaatan APBD memberikan dampak yang menyentuh langsung pemenuhan hak-hak dasar warga, khususnya akses kesehatan gratis.
Ia juga memastikan pembangunan gedung baru Tower Multiservice ditiadakan pada tahun ini. Sebagai gantinya, Sekretariat DPRD hanya mengusulkan alokasi rehabilitasi terbatas bagi fasilitas yang mengalami kerusakan ringan di kompleks Gedung DPRD.
“Rencana kita hanya mengusulkan anggaran perbaikan atau rehabilitasi bangunan yang rusak. Tidak ada lagi pembangunan gedung baru, cukup rehabilitasi berkala dengan anggaran yang relatif lebih kecil,” terangnya.
Penambahan Ruang Fraksi Masuk Anggaran Pokok 2026
Di samping penyesuaian anggaran tower, Ketua DPRD Takalar mengungkapkan bahwa pada Tahun Anggaran 2026 terdapat agenda penambahan dan penataan ruang kerja fraksi di Gedung DPRD Takalar.
H. Muhammad Rijal menyebutkan, pengadaan ruang fraksi tersebut telah diakomodasi melalui APBD Pokok 2026 dan saat ini tengah berjalan sesuai tahapan pelaksanaan.
“Sudah kita anggarkan di anggaran pokok dan sekarang sementara berproses,” ungkapnya.
Ia menambahkan, ketersediaan ruang fraksi merupakan kebutuhan kelembagaan yang esensial. Fasilitas tersebut dibutuhkan sebagai ruang koordinasi, perumusan pandangan politik fraksi, serta penyerapan aspirasi warga agar kerja-kerja legislasi dan pengawasan dewan berjalan maksimal.(*)
