SUARASELATAN.com, Takalar – Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, memaparkan sejumlah langkah strategis Pemerintah Kabupaten Takalar dalam menyikapi keterbatasan fiskal daerah di hadapan jajaran wakil rakyat.
Pemaparan tersebut disampaikan saat memberikan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Takalar, Selasa (7/7/2026).
Rapat paripurna di Lantai II Gedung DPRD Takalar ini dipimpin Ketua DPRD Takalar H. Muhammad Rijal, didampingi pimpinan dewan, serta dihadiri jajaran anggota DPRD, Forkopimda, Polres Takalar, Kodim 1426/Takalar, kepala OPD, hingga camat se-Kabupaten Takalar.
Dalam forum tersebut, sembilan fraksi DPRD Takalar—Fraksi Hanura, PKS, PKB, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Gerindra, PPP, dan Gelora—secara bulat menyatakan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 untuk dibahas ke tahap selanjutnya.
Meski setuju, seluruh fraksi memberikan sejumlah catatan dan masukan kritis, terutama terkait perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menanggapi masukan tersebut, Bupati Daeng Manye menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kemitraan kritis yang ditunjukkan lembaga legislatif.
Raih WTP Lima Kali dan Tantangan Fiskal Daerah
Daeng Manye mengungkapkan, salah satu capaian membanggakan Pemkab Takalar adalah keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Namun, ia menegaskan predikat tersebut bukan akhir dari pembenahan.
“Alhamdulillah, kita kembali meraih opini WTP hasil kerja bersama. Tetapi WTP bukan tujuan akhir, masih ada catatan yang harus terus kita perbaiki agar tata kelola pemerintahan makin transparan dan akuntabel,” ujar Daeng Manye.
Ia tidak menampik bahwa struktur fiskal Kabupaten Takalar saat ini masih dalam kondisi terbatas. Realisasi PAD Takalar saat ini berada di kisaran Rp189 miliar, sementara belanja wajib daerah—seperti gaji ASN dan kewajiban mengikat lainnya—mencapai hampir Rp500 miliar, sehingga ketergantungan pada dana transfer pusat masih sangat tinggi.
Tantangan tersebut makin berat pada Tahun Anggaran 2026 setelah alokasi anggaran transfer daerah berkurang lebih dari Rp210 miliar akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
“Kita harus memiliki perspektif yang sama. Banyak perbaikan infrastruktur dan pelayanan yang ingin kita selesaikan, tetapi semuanya butuh dukungan anggaran. Karena itu, pemerintah daerah harus kreatif menggali potensi pendapatan baru dan tidak sekadar bergantung pada transfer pusat,” tegasnya.
Dorong Digitalisasi dan Investasi
Menghadapi tekanan fiskal tersebut, Pemkab Takalar telah menyiapkan berbagai langkah terobosan. Di antaranya mempercepat digitalisasi tata kelola pemerintahan, menggenjot destinasi wisata lokal, memperkuat UMKM, meningkatkan literasi digital ASN, serta gencar membangun komunikasi dengan kementerian/lembaga di Jakarta untuk menggaet program strategis pusat dan investasi swasta.
Di akhir penyampaiannya, Daeng Manye mengajak seluruh anggota DPRD Takalar untuk terus memperkuat kolaborasi demi kesejahteraan warga di Butta Panrannuangku.
“Pekerjaan rumah kita masih banyak. Dengan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, saya optimistis Takalar akan makin maju, berdaya saing, dan mampu menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.(*)
