SUARASELATAN.com, Takalar – Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye memimpin langsung Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tahun 2026 untuk memperkuat pengawasan orang asing di Takalar. Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Rabu (18/11/2026).
Mengusung tema “Penguatan Fungsi Pengawasan Orang Asing, Membangun Sinergitas dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Kabupaten Takalar”, forum ini menjadi momentum krusial mempererat koordinasi lintas instansi dalam mengawasi mobilitas Warga Negara Asing (WNA).
Daeng Manye mengapresiasi langkah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar yang konsisten mendorong sinergi pengawasan keimigrasian di daerah. Menurutnya, TIMPORA memegang peran vital sebagai wadah pertukaran data hingga penyusunan peta pengawasan.
”TIMPORA ini penting karena menjadi ruang bersama untuk bertukar informasi, menganalisis persoalan, menyusun peta pengawasan, serta memberikan rekomendasi penyelesaian terkait keberadaan orang asing,” ujar Daeng Manye.
Antisipasi TPPO hingga Kawasan Industri Takalar
Bupati mengingatkan seluruh unsur terkait agar mewaspadai berbagai potensi kerawanan di wilayah Takalar, mulai dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, hingga lonjakan mobilitas pelaku usaha dan tenaga kerja asing seiring pengembangan Kawasan Industri Takalar.
”Setiap unsur harus menjalankan perannya secara sinergis dan profesional, baik pemda, aparat penegak hukum, maupun instansi vertikal. Di saat yang sama, kita juga wajib menjaga iklim investasi dan pelayanan publik tetap kondusif,” tegasnya.
Sisir Pesisir hingga Jalur Makassar–Jeneponto
Dalam pemaparan rapat, sejumlah titik strategis resmi masuk dalam radar prioritas pengawasan orang asing di Takalar. Area tersebut meliputi wilayah pesisir dan perikanan, sentra budi daya rumput laut, kawasan wisata dan permukiman, hingga jalur mobilitas utama Makassar–Takalar–Jeneponto.
Selain pertukaran data intelijen dan evaluasi berkala, TIMPORA Takalar siap menggelar operasi gabungan, baik yang bersifat khusus maupun insidental, guna menjamin ketertiban hukum keimigrasian serta rasa aman masyarakat Butta Panrannuangku.(*)







