SUARASELATAN.com, Takalar – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Takalar bakal melakukan pencocokan ulang data dasil 1 sampai 5 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sebelumnya Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, saat ditemui wartawan pada Selasa (16/9/2025), mengatakan telah meminta OPD terkait melakukan perbaikan data DTSEN menanggapi banyaknya masyarakat kurang mampu tidak dapat BPJS gratis.
Dinas Sosial bakal turun mendata bersama Dinas PPKBPPPA, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah desa setempat.
Kepala Dinas Sosial dan PMD Takalar Andi Rijal Mustamin mengatakan sebanyak 75 ribu data dasil 1 sampai 5 akan dicek. Data tersebut akan dicek melalui aplikasi khusus di desa yang terhubung dengan Kemensos.
”Segera kita rapatkan soal ini dengan Dinas PPKBPPPA, BPS,” ucapnya.
Tantangannya menurut Rijal, karna harus dicek satu per satu data tersebut.
”Misalkan data dasil 1 sampai 5 di satu desa jumlahnya 100, maka akan kita cek data itu satu per satu,” ucapnya.
Jika ada perubahan data, maka akan dibawa dan dibahas di musyawarah desa. Setelah itu, desa melaporkannya ke Kemensos. Lalu keputusan terakhirnya soal perubahan data tersebut ada di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos.
”Kalau ada yang berubah, misalnya dari dasil 5 jadi dasil 1, atau sebaliknya, itu diusul ke musyawarah desa, lalu ke kemensos,” kata Rijal.
Sebelumnya, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menegaskan komitmennya pada peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Ia telah mengustruksikan OPD terkait untuk melakukan revisi terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi landasan bantuan BPJS gratis.
Hal ini untuk menanggapi banyaknya warga yang mengeluh tidak mendapat BPJS gratis padahal berasal dari golongan kurang mampu. Pemutakhiran data, kata Daeng Manye, akan dilakukan setiap enam bulan dengan melibatkan pemerintah desa.
”Ada ruang untuk merevisi data, jadi nanti dari dinas sosial, dari desa, BPD, melakukan validasi bersama, jadi nanti yang tidak bersyarat kita ganti,” ucapnya, saat ditemui Selasa (16/2025).
Pada rapat paripurna, Rabu (17/9/2025), Daeng Manye menyampaikan bahwa sebanyak 47 persen anggaran APBD Perubahan akan digunakan untuk BPJS. Hal ini, kata Daeng Manye, sebagai bukti bahwa pemkab berpihak pada rakyat.
”Keberpihakan pada masyarakat itu jadi skala prioritas bagi kami,” kata Daeng Manye.
Daeng Manye menjelaskan, dari lima alokasi utama APBD Perubahan, prioritas pertama untuk kesehatan masyarakat miskin.
”Bagaimana kita memprioritaskan masyarakat miskin ekstrem dengan 47 persen di anggaran APBD Perubahan,” ucap Daeng Manye.
Daeng Manye menyampaikan sebanyak 74 ribu masyarakat saat ini mendapat BPJS gratis. Sementara Rp1 miliar anggaran digelontorkan untuk BPJS Ketenagakerjaan.
”Mereka-mereka ini yang rawan terhadap kecelakaan, buruh, nelayan,” kata Daeng Manye.
Alokasi anggaran ini menurut Daeng Manye sudah sangat proporsional di tengah kondisi kebijakan anggaran nasional saat ini.
”Pada saat yang sama, kita meletakkan pondasi-pondasi untuk lebih baik ke depan,” katanya.(*)
