SUARASELATAN.com, Takalar – Pemerintah Kabupaten Takalar secara resmi menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Takalar.
Penyerahan berlangsung dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Takalar, Irwan Iskandar, di Ruang Sidang DPRD, Kecamatan Pattallassang, Rabu 26 Agustus 2026.
Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menjelaskan bahwa dokumen ini disusun berlandaskan arah prioritas nasional, kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Menurutnya, KUA-PPAS bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan pedoman strategis mengelola keuangan demi kemajuan daerah, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
“Ada kebutuhan warga yang harus dijawab, tantangan pembangunan yang diselesaikan, serta keterbatasan fiskal yang harus dikelola dengan penuh kehati-hatian,” ujar Bupati dalam pemaparan di hadapan sidang paripurna.
Pengalaman pelaksanaan APBD 2025 dan 2026 menjadi dasar merumuskan arah kebijakan tahun depan. Pemerintah menetapkan lima agenda utama pembangunan Kabupaten Takalar 2027:
- Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan berorientasi pelayanan berbasis transformasi digital,
- Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mendorong kewirausahaan, industrialisasi agromaritim, serta hilirisasi pertanian dengan memperkuat BUMD, BUMDes, UMKM, dan koperasi,
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, prestasi olahraga, serta kesetaraan gender dan peran pemuda berlandaskan nilai agama dan budaya,
- Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,
- Keharmonisan dengan lingkungan hidup, mitigasi bencana, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.
Kondisi fiskal daerah tahun depan menghadapi penurunan. Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp998,457 miliar, turun sekitar Rp17,614 miliar atau 1,73% dibanding target APBD 2026. Penurunan ini disebabkan penyesuaian komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan alokasi transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Sementara itu, target belanja daerah ditetapkan sebesar Rp969,567 miliar, turun sekitar 4,12% dari tahun sebelumnya. Bupati menegaskan pengurangan ini merupakan langkah konsekuensi logis guna menjaga kesehatan anggaran, termasuk efisiensi belanja yang kurang efektif.
Di sisi pembiayaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) diperkirakan mencapai Rp10 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan ditujukan untuk pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp38,890 miliar.
Firdaus Daeng Manye berharap pembahasan bersama legislatif berjalan konstruktif.
“Perbedaan pandangan boleh ada, namun jangan menggeser tujuan bersama: memastikan setiap rupiah uang rakyat kembali berupa pelayanan lebih baik, pembangunan merata, dan kesejahteraan nyata,” harapnya seraya mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan DPRD.
Dokumen KUA-PPAS 2027 kini memasuki tahap pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2027 yang transparan, efektif, dan tepat sasaran bagi masyarakat.(*)
