SUARASELATAN.com, Takalar – Menjawab keresahan masyarakat terkait kelangkaan dan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal, turun langsung menyisir lapangan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Takalar, Sabtu (12/9/2026) sore.
Rombongan Forkopimda menyambangi dua titik SPBU strategis di Kecamatan Pattallassang, yakni SPBU 74.922.47 Panaikang dan SPBU 74.922.43 Kalampa.
Dalam inspeksi mendadak (sidak) tersebut, Ketua DPRD Takalar H. Muhammad Rijal hadir mendampingi Wakil Bupati Takalar H. Hengky Yasin, Kapolres Takalar AKBP Ginanjar Fitriadi, serta jajaran pejabat Forkopimda. Mereka mengecek langsung antrean kendaraan, ketersediaan stok BBM, hingga pola pelayanan pengelola SPBU kepada warga.
Aksi tanggap Ketua DPRD Takalar di tengah antrean kendaraan ini merupakan wujud fungsi pengawasan legislatif dalam mengawal isu vital yang berdampak langsung pada nadi perekonomian dan mobilitas harian warga.
H. Muhammad Rijal menegaskan, persoalan ketersediaan dan keadilan distribusi BBM tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat, sektor transportasi, hingga pelaku UMKM lokal.
“Kami turun langsung untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Ini menyangkut kebutuhan hajat hidup masyarakat, sehingga kami ingin memastikan ketercukupan stok, kualitas pelayanan, serta ketepatan alur distribusinya,” ujar H. Muhammad Rijal.
Ia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian pasokan, terlebih ketika harus mengular dan membuang waktu dalam antrean berjam-jam. Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan manajemen Pertamina/SPBU untuk memperketat pengawasan guna mencegah potensi penyimpangan atau penimbunan.
“Jangan sampai masyarakat sudah mengantre berjam-jam, tetapi masih kesulitan mendapatkan BBM. Kita ingin memastikan konsumen terlayani secara adil, transparan, dan tidak dirugikan,” tegasnya.
H. Muhammad Rijal juga mendesak agar setiap kendala teknis maupun pasokan yang ditemukan di lapangan segera dicarikan solusi konkret inter-instansi.
“Jika ada hambatan pasokan maupun kendala distribusi, mari segera cari jalan keluarnya bersama. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus hadir memberikan solusi nyata, bukan sekadar imbauan,” pungkasnya.
Sidak bersama Forkopimda Takalar ini diharapkan dapat mengurai sumbatan distribusi BBM di wilayah Kabupaten Takalar, sekaligus menjamin ketersediaan energi primer warga tetap aman dan kondusif.(*)
