Terima Kunker DPRD Majene, Ketua DPRD Takalar Bahas Aturan Jaminan Sosial Pekerja dan Pemekaran Desa

SUARASELATAN.com, Takalar — Ketua DPRD Kabupaten Takalar, H. Muhammad Rijal, menerima kunjungan konsultasi rombongan Panitia Khusus (Pansus) B DPRD Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, di ruang kerjanya, Jumat (23/10/2026). Kunjungan kerja tersebut digelar dalam rangka pertukaran informasi antarlembaga legislatif, khususnya terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ketua DPRD Kabupaten Takalar, H. Muhammad Rijal, mengungkapkan bahwa selain mengkaji regulasi perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja, pertemuan ini juga menjadi forum diskusi terkait mekanisme pemekaran desa. “Kedatangan rekan-rekan DPRD Majene menjadi momentum saling berbagi pengalaman, terutama mengenai tata kelola pemerintahan daerah dan mekanisme pemekaran desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar H. Muhammad Rijal. Studi Komparasi Regulasi Pekerja Rombongan legislator asal Majene tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Majene Junaedi bersama Ketua Pansus B Jasman beserta jajaran anggota Pansus lainnya. Sebelum bertandang ke Takalar, rombongan Pansus B DPRD Majene telah menggelar serangkaian kunker di Sulawesi Selatan, termasuk menyambangi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Maros dan Kota Makassar. Melalui forum konsultasi ini, diharapkan terjalin sinergi berkelanjutan antar-DPRD dalam memperkuat fungsi legislasi demi meningkatkan perlindungan jaminan sosial pekerja dan kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing.(*)
Ketua DPRD Kabupaten Takalar H. Muhammad Rijal (ketiga dari kiri) berfoto bersama jajaran pimpinan dan anggota Pansus B DPRD Kabupaten Majene usai menggelar pertemuan konsultasi di Ruang Kerja Ketua DPRD Takalar, Jumat (23/10/2026).

Hari Santri Nasional, Bupati dan Wakil Bupati Takalar

Hut Sulsel ke 357, Bupati dan Wakil Bupati Takalar - Suaraselatan

SUARASELATAN.com, Takalar – Ketua DPRD Kabupaten Takalar, H. Muhammad Rijal, menerima kunjungan konsultasi rombongan Panitia Khusus (Pansus) B DPRD Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, di ruang kerjanya, Jumat (23/10/2026).

Kunjungan kerja tersebut digelar dalam rangka pertukaran informasi antarlembaga legislatif, khususnya terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bacaan Lainnya

Hari Kesaktian Pancasila - Bupati dan Wakil Bupati Takalar - Suaraselatan

Hari Kesaktian Pancasila - Muh. Ibrahim Bakri - Suaraselatan

 title=

Pelantikan Bupati Daeng Manye Jadi Ketua DPC HKTI Takalarr

Ketua DPRD Kabupaten Takalar, H. Muhammad Rijal, mengungkapkan bahwa selain mengkaji regulasi perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja, pertemuan ini juga menjadi forum diskusi terkait mekanisme pemekaran desa.

“Kedatangan rekan-rekan DPRD Majene menjadi momentum saling berbagi pengalaman, terutama mengenai tata kelola pemerintahan daerah dan mekanisme pemekaran desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar H. Muhammad Rijal.

Studi Komparasi Regulasi Pekerja

Rombongan legislator asal Majene tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Majene Junaedi bersama Ketua Pansus B Jasman beserta jajaran anggota Pansus lainnya.

Sebelum bertandang ke Takalar, rombongan Pansus B DPRD Majene telah menggelar serangkaian kunker di Sulawesi Selatan, termasuk menyambangi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Maros dan Kota Makassar.

Melalui forum konsultasi ini, diharapkan terjalin sinergi berkelanjutan antar-DPRD dalam memperkuat fungsi legislasi demi meningkatkan perlindungan jaminan sosial pekerja dan kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing.(*)

Pos terkait